headerphoto Selamat Datang di Website Fakultas Hukum - UMS

DASAR-DASAR KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERPERSPEKTIF PANCASILA

Selasa, 28 Februari 2012 14:49:57 - oleh : iksan

DASAR-DASAR KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

BERPERSPEKTIF PANCASILA

Oleh: Muchamad Iksan, SH, MH.[1]

 

Pendahuluan

        Belakangan ini, muncul penilaian dari banyak anggota masyarakat tentang  lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, termasuk juga dalam praktik penegakan hukumnya (law enforcement), tetapi bahkan formulasi  substansi hukumnya (legal substance)  pun banyak yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti:  ketuhanan, keadilan, kepatutan, keselarasan (harmoni), persatuan, perdamaain, kemanusiaan (humanisme), dan gotong-royong.

          Pada aras substansi hukum (legal substance) pidananya, masih dipakainya KUHP (ex. WvS) yang notabene buatan Pemerintah kolonial Belanda dan dengan sendirinya berspirit kolonialisme, liberalism, dan individualism, dan sudah uzur (1 abad) yang tentu saja tidak dapat lagi menampung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat, sehingga terpaksa membuat ketentuan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang sangat banyak.

           Pada tataran penegakan hukum (law enforcement),  kita menyaksikan drama-drama penegakan hukum yang sangat mengenaskan dan mencabik-cabik rasa keadilan dan harga diri (beberapa contoh akan dijelaskan kemudian).  Ke dua fenomena di atas jelas menggelisahkan kita semua, berkaitan dengan masa depan hukum dan penegakannya di bumi Indonesia.

         Berikut ini akan dipaparkan tentang Indonesia negara hukum, kebijakan hukum pidana dan  penegakan hukum pidana dan mengaitkannya dengan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di dalamnya.

 

Indonesia Negara Hukum

      Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam  Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Disebutkan pula bahwa:  "Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas").  Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali  dalam Pasal  1 ayat (3) yang berbunyi:   "Negara Indonesia adalah negara hukum".

          Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju  negara hukum dengan berbagai  alasan.[2]

            Penegasan yuridis-konstitusional sebagaimana tersebut di atas belumlah cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum di bawahnya, juga dalam hukum inconcreto di masyarakat. Menurut Frans Magnis-Suseno, ada empat syarat atau ciri penting negara hukum  yang mempunyai hubungan pertautan atau tali-temali satu sama lain, yaitu: (1) adanya asas legalitas, yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (2) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan keadilan; (3) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (4) adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.[3]

            Pada kenyataannya, walaupun negara ini sudah berusia  enam dasawarsa lebih, implementasi pilar-pilar negara hukum dimaksud  tidak juga terlaksana secara baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpangan-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan dibeberapa pihak tentang eksistensi negara hukum Indonesia. Banyaknya praktik kekerasan (aparat) negara terhadap masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM)[4], penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, lembaga peradilan yang kurang responsif  mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum masyarakat,[5] putusan-putusan kontroversial  baik dalam kasus kecil (seperti: pencurian  3 biji kakao, 2 biji semangka, 4 kg kapas, dll), maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegakan hukum yang belum/kurang optimal termasuk issue tebang pilih, fenomena peradilan massa, eigen richting, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagamana yang dicita-citakan. Walaupun dengan bahasa yang tidak sama, dalam Bab II GBHN 1999-2004 disebutkan:

"Di bidang hukum, terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun di pihak lain tidak diimbangi peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan, serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat terwujud".

 Lebih lanjut diuraikan,

"Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan  dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparatur penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancauan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum".[6]

            Kondisi sebagaimana di atas sangat tidak kondusif untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

  "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

            Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang baik. Mengikuti pendapat Lawrence W. Friedman yang memberikan konsep sistem hukum dalam arti yang luas,  meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen substansi (substance), struktur (structure), dan budaya hukum  (legal culture). Dan selanjutnya  ia menambahkan  elemen yang ke empat yaitu dampak (impact).[7]  Lebih lanjut dikatakan oleh Lawrence W. Friedman, bahwa sistem hukum bukan hanya "rules" dan "regulations", tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup di dalam sistem.[8]  Satjipto Rahardjo berkaitan dengan hal ini mengatakan, bahwa hukum tidak difahami sebagai suatu institusi yang esoterik dan otonom, melainkan berada dan sebagai bagian dari proses sosal yang lebih besar. Dikatakannya pula bahwa, hukum senantiasa memiliki struktur sosialnya sendiri. Hukum senantiasa ditempatkan dalam konteks kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakatnya.[9]

            Dengan demikian, anggota masyarakat sebagai subjek sekaligus addressat atau sasaran aturan hukum, memiliki peran yang sangat esensial. Oleh karena urgensinya itulah maka ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".          

         Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diuraikan di muka, harus diupayakan melalui pembangunan berbagai bidang, di antaranya bidang hukum, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sosial dan budaya. Pendek kata, usaha untuk mencapainya harus dilakukan melalui semua aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pembangunan bidang hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, oleh karenanya dalam Bab IV sub A GBHN 1999-2004  telah disusun 10 Arah Kebijakan di Bidang Hukum, di antaranya sebagai berikut:[10]

1.  Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

2.  Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

3. Penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.

5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

6.   Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

7.  .....dst.

        Arah kebijakan negara dalam GBHN tersebut, walaupun sekarang sudah tidak lagi ada/berlaku, sekaligus merupakan pengakuan bahwa sistem hukum di negara ini di sana-sini masih banyak kelemahan, baik dari sisi kebijakan legislatifnya, implementasi dalam masyarakat, maupun budaya atau kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Hal terakhir ini ditandai dengan rendahnya dukungan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penegakan hukum  pidana.[11]

 

Kebijakan Hukum Pidana[12]

           Membahas pembangunan bidang hukum sebagaimana di atas, tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang  kebijakan hukum atau politik hukum.

           Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial (social policy); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).[13] Jadi, kebijakan perundang-undangan (legislative policy) dan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy),[14] yang menurut Barda Nawawi Arief, adalah kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.[15] Dalam konteks ke-Indonesia-an, tujuan dimaksud telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diuraikan di muka.

           Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan  keadaan dan situasi pada suatu saat.[16]  Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.[17]

           Sedangkan  kebijakan sosial (social policy), menurut Barda Nawawi Arief, adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian "social policy" sekaligus tercakup di dalamnya "social welfare policy" dan " social defence policy".[18]

            Menurut H.P. Hoefnagels, dalam kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) ini meliputi  juga kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal - criminal policy).[19] Beliau mendefinisikan criminal policy sebagai  the rational organization of social reaction to crime. Beberapa definisi ilustratif tentang criminal policy juga diberikan oleh Hoefnagels, seperti:[20]

a.   Criminal policy is the science of responses;

b.   Criminal policy is the science of crime prevention;

c.   Criminal policy is a policy of designating human behavior of  crime;

d.   Criminal policy is a rational total of responses to crime.


Sedangkan Sudarto, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief,  pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal (criminal policy), yaitu: [21]

a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

c.  dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

d.  Pada kesempatan yang lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik criminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".

            Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti: [22]

a.   Ada keterpaduan (integralitas)  antara politik kriminal dan politik sosial;

b.   Ada keterpaduan (integralitas) antar penangulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

            Penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" tentu saja dilakukan melalui serangkaian kebijakan hukum pidana (penal policy). Dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdayaguna atau politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dari politik criminal (criminal policy) sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas.

            Senada dengan pendapat di atas, Sudarto mengatakan bahwa, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Pada kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.[23]    Sedangkan  A. Mulder  yang menggunakan istilah "Strafrechts politiek",  mendefisikannya sebagai garis kebijakan untuk menentukan: [24]

a.      seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

b.      apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

c.       cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

         Definisi dari A. Mulder tersebut didasarkan pada ruang lingkup pengertian sistem hukum pidana, yang menurut  Marc Ancel,  terdiri dari:

1.      peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;

2.      suatu presedur hukum pidana; dan

3.      suatu mekanisme pelaksanaan pidana.[25]                   

            Dengan memperhatikan ruang lingkup sistem hukum pidana sebagaimana dimaksud Marc Ancel tersebut, maka dalam arti luas, kebijakan hukum pidana  mencakup juga kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.[26] Dengan demikian, usaha penanggulangan kejahatan melalui  pembinaan, pembaharuan, dan pemantapan hukum acara pidana sama pentingnya dengan pembinaan dan pembaharuan hukum pidana materiil.

            Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

            Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("policy-oriented approach"), karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "policy" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("value-oriented approach"), karena dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai.

            Jadi makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

1.   Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

a.   Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

b.   Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

c.   Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya mempembaharui sistem hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2.   Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

      Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientrasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio kultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (materiil dan formil) yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan kolonial. [27] 

            Jadi dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, baik kebijakan di bidang hukum pidana materil maupun hukum formil harus dilakukan secara integral / komprehensif  melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

            Dalam terminologi yang berbeda, karena sebenarnya difokuskan untuk pembaharuan hukum pidana materiil, tetapi menurut penulis tepat juga untuk pembaharuan/pembuatan kebijakan hukum pidana formil,   Muladi[28] memberikan patokan-patokan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana yang akan datang, yaitu: pertama, hukum pidana nasional mendatang yang dibentuk harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis, dan juga dalam kerangka  ideologis Indonesia; kedua, hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia; ketiga, hukum pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; keempat, karena sistem peradilan pidana, politik criminal, dan politik penegakan hukum merupakan  bagian dari politik sosial, maka hukum pidana nasional mendatang harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif; kelima, hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

            Apa yang dikemukakan Muladi di atas, sebenarnya merupakan internalisasi atau implemnentasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana.

            Sejalan dengan pemikiran di atas, maka upaya fungsionalisasi hukum pidana (materiil dan formil -pen.) juga harus secara sungguh-sungguh memperhatikan: [29]

1.   Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2.   Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau yang akan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual bagi warga masyarakat;

3.   Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle); dan

4.   Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (over belasting).

            Sebagaimana diketahui, usaha-usaha pembaharuan hukum pidana, baik materiil maupun formil, terus dilakukan. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana materiil, telah beberapa kali dibentuk Tim Pembaharuan KUHP Nasional yang sudah mulai bekerja pada tahun 60-an hingga sekarang,  dan sudah  menghasilkan Konsep RUU KUHP, bahkan sekarang sudah menjadi RUU KUHP yang siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuannya. Demikian pula pembaharuan hukum pidana melalui jalur peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang  berjumlah puluhan, bahkan mungkin telah ratusan undang-undang, baik yang merupakan undang-undang (di bidang) hukum pidana, maupun undang-undang (pidana) di bidang administrasi (administrative penal law). Pembaharuan hukum pidana formil juga terus dilakukan, sebut saja misalnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970, dan terakhir diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang  Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum  yang telah diganti dengan  UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI yang telah diganti dengan UU No. 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2004   tentang Kejaksaan RI, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain.

            Pembaharuan hukum pidana, materiil dan formil sebagaimana di atas, nyatanya belum menjadikan penegakan hukum pidana berjalan memuaskan, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum selain faktor hukum atau kebijakan legislatifnya. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, kenyataan menunjukkan bahwa bukan saja dapat dikatakan negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, negara gagal menjamin sistem kesejahteraan dari warga negaranya  yang menjadi korban tindak pidana, khususnya pelanggaran HAM, karena hak korban  akan ganti rugi  pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi  bidang kesejahteraan/jaminan sosial (social security).[30]

 

Penegakan Hukum Pidana  Berperspektif  Nilai-nilai Pancasila

            Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[31] Jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.

            Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini, menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas restitution in integurm,[32] bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan ke keadaan semula, untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Oleh karena itu agar kepentingan manusia (justiabelen) terlindungi, sesuai dengan adagium "fiat justitia et pereat mundus", hukum harus ditegakan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat  terjadi pelanggaran hukum.

            Akan tetapi harus diingat, bahwa dalam penegakan hukum, haruslah disesuaikan dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut, antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan hak-hak asasi, dan sebagainya. Tentunya sebagai negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental, sedapat mungkin nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukumnya. [33] Jadi nilai-nilai luhur dari Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan dan hak asasi manusia (martabat manusia), kepastian hukum, kemanfaatan, dan persatuan  bangsa, harus diinternalisasikan dalam dinamika praktik penegakan hukum.

            Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalah ini sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai stuktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.

            Struktur masyarakat ini memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.[34]

            Jadi masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1)  Faktor hukumnya sendiri; 2)  Faktor penegak hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan.[35]

            Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, yang juga diikuti  Sudikno Mertokusumo,[36] dalam penegakan hukum pada hakikatnya mengandung tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:  1) kepastian hukum (rechtsicherheid); 2) kemanfaatan (zweckmmassigkeit); dan 3) keadilan (gerechtigkeit). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, merupakan perlindungan secara yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka jangan sampai justru karena pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyama-ratakan.

            Oleh karena urgensi  dari ketiga unsur  penegakan hukum tersebut, maka seyogyanya dalam melaksanakan atau menegakan hukum dapat ada kompromi antar ketiga unsur tersebut, karena kalau hanya memperhatikan satu unsur, maka ada salah satu atau dua unsur yang dikorbankan, sehingga ketiga unsur itu harus proporsional seimbang. Akan tetapi membuat keseimbangan ketiga unsur itu, baik dalam ranah normatif (kebijakan legislatif/formulatif) maupun  praktik / implementatif tidaklah mudah, karenanya harus diperjuangkan.[37]    Dari uraian di atas menjadi semakin jelas, bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana, maka ruang lingkup penegakan hukum pidana sudah dimulai sejak perumusan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif (kebijakan legislatif) di bidang hukum pidana --baik hukum pidana materiil maupun formil--, pelaksanaan perundang-undangan itu  di masyarakat, maupun langkah atau tindakan yang diambil atau seharusnya diambil oleh aparat penegak hukum pidana (Official Criminal Juctice System) seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum, manakala di masyarakat terjadi tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana yang ada harus tetap memperhatikan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancalia.

            Penegakan hukum pidana dilaksanakan dengan suatu sistem, yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang menunjuk pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem".[38]  Mardjono Reksodipoetro mengatakan, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dimana tujuan diadakannya sistem tersebut adalah: 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[39]      Sedangkan menutut Remington dan Ohlin:

"Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya".[40]

            Keempat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan), yang oleh Bagir Manan ditambah dengan komponen advokat dan masyarakat atau individu pencari atau yang mewakili pencari keadilan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system.[41] Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu: [42]

1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);

3) Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

           Sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita,[43] Hagan membedakan pengertian antara "criminal justice process" dan "criminal justice system". Yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

            M. Yahya Harahap  menyatakan, sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (integrated criminal justice system) yang diletakkan di atas landasan prinsip  "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan  "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang  kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud, maka  aktifitas  pelaksanaan criminal justice system merupakan "fungsi gabungan" (collection of function) dari: legislator; polisi; jaksa; pengadilan; dan penjara; serta badan-badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luar.

            Dengan demikian, kegiatan sistem peradilan pidana didukung oleh empat fungsi utama, yaitu: [44]

a.  Fungsi Pembuatan Undang-Undang (Law Making Function).

      Dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan dihasilkan perundang-undangan yang  tidak kaku (not rigid), tapi fleksibel (flexible) yang bersifat cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi "perubahan sosial" (enough to accommodate changing social conditions);

b.  Fungsi Penegakan Hukum (Law Enforcement Function)

      Tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan "tata tertib sosial" (social order):

1)   Penegakan hukum "secara aktual" (the actual enforcement law) meliputi tindakan:

a)   Penyelidikan - penyidikan (investigation),

b)   Penangkapan (arrest) - penahanan (detention),

c)   Persidangan pengadilan (trial), dan

d)   Pemidanaan (punishment) - pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku.        

2)   Efek "preventif" (preventif effect)

      Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana. Bahkan kehadiran  dan eksistensi polisi di tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai "upaya prevensi" yang memiliki daya cegah (detterent effort) anggota masyarakat melakukan tindak pidana.

3)   Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (Function of Adjudication).

      Fungsi ini merupakan sub-fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa PU dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan: a) kesalahan terdakwa (the determination of guilt); 2) Penjatuhan hukuman (the imposition of punishment).

4)   Fungsi Memperbaiki Terpidana (The Function of Correction)

      Fungsi ini meliputi "aktivitas" Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan umum semua lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan  pemenjaraan terpidana adalah "merehabilitasi" pelaku pidana (to rehabilitate the offender) agar dapat kembali menjalani "kehidupan normal" dan "produktif" (return to a normal and productive live).

         Akan tetapi walaupun KUHAP sudah memberikan garis batas tugas dan wewenang antar sesama lembaga penegak hukum, fragmentasi sistem peradilan pidana masih sering kali terjadi dan dapat mengganggu dan menghambat proses acara pidana yang mengacu prinsip dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.  Dalam konteks ini kehadiran hukum pidana formil yang diharapkan dapat menjadi gerakan dan aktivitas dari institusi hukum yang bernama pengadilan yang di dalamnya terdapat proses yang integratif dalam rangka menanggulangi dan menindak kejahatan, akan sangat sulit diwujudkan, terlebih dalam era dan masa yang penuh dengan pergumulan ideologi yang variatif, yang masing-masing mempunyai agenda sendiri-sendiri. Fragmentasi dalam sistem peradilan pidana, memang merupakan fenomena global yang dalam banyak negara disebut "disturbing issue" dalam konteks penegakan hukum dan jaminan supremasi hukum. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh karena pandangan terhadap sistem peradilan pidana yang tidak menyentuh aspek filosofisnya.[45] Padahal sesungguhnya, sistem peradilan pidana sangat berbeda dengan sistem-sistem lainnya, sekalipun itu adalah sistem integral dari hukum yang lain.

            Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, tidak saja diperlukan jajaran aparatur penegak hukum yang  profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Lebih dari itu, dalam penyelenggaraan peradilan pidana harus memperhatikan akuntabilitas dan sustanbilitas individual jajaran official criminal justice system, maupun kelembagaannya. Barda Nawawi Arief, dalam sebuah seminar mengenai Sistem Peradilan menyatakan sebagai berikut:

"Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan tanggung jawab individual, tetapi juga institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen / administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)". [46]

            Dalam konggres PBB ke 9 tahun 1995 di Kairo mengenai "Prevention of Crime and the Treatment of Offenders",  ada resolusi tentang "Criminal Justice Management in the context of accountability of public administration and sustainable development".  Resolusi itu antara lain berisi himbauan kepada negara-negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi professional non pemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah "accountability and sustainability".  Resolusi itu antara lain didasarkan pada pemikiran/pertimbangan sebagai berikut:

1.   Penyelenggara atau administrator peradilan (pidana) bertanggung jawab bagi terselenggaranya peradilan (pidana) yang efisien dan manusiawi.

2.   Manajemen peradilan (pidana) merupakan bagian dari administrasi publik yang bertanggung jawab pada masyarakat luas.

3.  Penyelenggaraan peradilan (pidana) harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan (a policy of sustainable development of resources), termasuk "ensuring juctice" dan "the savety of citizens". [47]

            Dalam dokumen kongres tersebut (A/CONF. 169/6) dijelaskan, bahwa merupakan hal yang penting bagi semua aspek dari penyelenggaraan sistem peradilan (pidana) untuk sejauh mungkin bertanggung jawab agar sistem peradilan mendapat kepercayaan dan respek masyarakat (to gain public trus and respect), baik secara nasional maupun internasional. Agar mendapatkan kepercayaan dan respek dari masyarakat, maka sistem peradilan harus terbuka dan transparan (must be open and transparent), sebagai lawan dari sistem yang bersifat rahasia, samar, dan tidak responsif ( secretive, vague, and unresponsive). Selanjutnya ditegaskan pula bahwa akuntabilitas sistem peradilan (pidana) merupakan bagian dari konsep pemerintah yang baik (accountability of the criminal justice system is part of the concept of good governance). Implementasi dari konsep demikian, pada gilirannya, menjamin keberhasilan masyarakat dalam mencapai tujuannya secara berkelanjutan. [48]

            Penyelenggaraan  acara pidana (khususnya untuk tindak pidana umum)  didasarkan pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang  populer dengan sebutan KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman[49], dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelengkap. KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman itu memuat asas-asas[50] yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan acara pidana, khususnya oleh jajaran aparat penegak hukum (official criminal justice system). Asas-asas dimaksud antara lain: [51]

a.      Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

b.      Presumption of innocence(Praduga tak bersalah);

c.       Oportunitas;

d.      Pemeriksaan terbuka untuk umum;

e.       Semua orang diperlakukan sama di depan hakim;

f.        Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;

g.      Akusatoir; dan

h.      Pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan.

            Dengan penyebutan berbeda, Yahya Harahap, mengemukakan landasan asas atau prinsip sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum, yang merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP, juga berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Landasan asas atau prinsip itu antara lain: [52]   

a.   Asas Legalitas;

b.   Asas Keseimbangan;

c.   Asas Praduga tak bersalah;

d.   Prinsip Pembatasan penahanan;

e.   Asas Ganti rugi dan rehabilitasi;

f.    Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi;

g.   Asas Unifikasi;

h.   Prinsip Diferensiasi fungsional;

i.    Prinsip Saling koordinasi;

j.    Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan

k.   Prinsip Peradilan terbuka untuk umum.

 

            Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana di atas, sebenarnya sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, akan tetapi dalam praktik hal itu masih sangat sulit sekali diwujudkan. Putusan yang tidak adil, proses peradilan yang lama/lamban, biaya proses peradilan yang mahal, diskriminasi perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, mafia peradilan, dan lain sebaginya adalah bukti nyata belum terwujudnya praktik peradilan (penegakan hukum pidana) yang berperspektif  Pancasila.

            Semoga dengan kita mendorong implementasi dan internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila ini dalam setiap kesempatan akan terwujud kebijakan hukum pidana yang benar-benar sesuai dengan Pancasila.

 

&n

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Hukum" Lainnya