headerphoto Selamat Datang di Website Fakultas Hukum - UMS

KUMPULAN YURISPRUDENSI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Kamis, 1 Maret 2012 15:31:43 - oleh : iksan

YURISPRUDENSI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

 

205.    XXIX. 2. Perbuatan melawan bukum oleh seseorang.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa tergugat-tergugat/pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelematkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan­hukum; sedang mengenai penahanan terhadap penggugat-penggugat/terbanding­terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada tergugat-tergugat/pembanding-pembanding.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 30-12-1975 No. 562 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Tjhui Siang Bun alias Hermanto. 2. Aloi lawan 1. Ny. Hui Bin So. 2. Hui Get Sin alias Ali Husin.

dengan Susunan Majelis : 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Bustanul Arifin SH.

206.    XXIX. 2.3.  Tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Kelalaian dari pada pengemudi oto penggugat-terbanding sendiri mengurangi pertanggungan jawab tergugat-pembanding akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaikan oto milik penggugat-terbanding untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian kepada tergugat pembanding.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Bustanul Arifin SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

207.    XXIX. 2.6.  Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak.

Putusan Makhamah Agung tgl. 25-3 -1976 No. 1057 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Ny. Dj. Oei Sian Ting,T. Oei Joe Liang alias Goentoro lawan Bupati Kepala Daerah Kab. Probolinggo, Ny. Liem Sian Nio alias Sianah dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. DR. Lumbanradja SH. 2. Bustanul Arifin SH. 3. Indroharto SH.

208.    XXIX. 2.6.  Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Judex fasti telah salah menerapkan hukum karena :

Judex facti dengan begitu saja menentukan bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal (karena adanya gugatan ini) telah menderita kerugian karena namanya menjadi kurang baik dalam dunia perdagangan tanpa mengadakan pemeriksaan tentang hal ini; judex fasti tidak memeriksa apakah tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat asal benar-benar mendenita kerugian materiil, yaitu macetnya usaha dagang mereka, disamping itu berdasarkan hukum, tergugat asal I dan II memang harus bertanggung jawab mengenai apa yang menjadi pokok dan sengkata ini.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 22-10-1975 No. 371 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Bank Dagang Negara Iawan 1. P.T. Perusahaan Pelayaran "Abdi Lines"; 2. P.T. Perusahaan Pelayaran Nusantara "Wasesa Line"

dengan Susunan Majelis : 1. R. Saldiman Wirjatmo SH 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. DH. Lumbanradja SH.

209.    XXIX. 2.6.  Gantirugi karena perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan mahkamah Agung:

bahwa Pengadilan Negeni telah mengabulkan gugat ganti kerugian sebesar Rp. 500,- setiap hari mulai keputusan ini mendapat kekuatan hukum yang tetap sampai rumah terperkara beserta tanah pertapaannya diserahkan oleh tergugat kepada penggugat;

bahwa jumlah ganti kerugian seperti yang dikabulkan Pengadilan Negeri tersebut adalah terlalu besar, sehingga jumlah itu harus diperbaiki menjadi sebesar Rp. 250,-

(i.c. tuntutan penggugat adalah: - agar tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat sebanyak Rp. 2500,- setiap hari terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai rumah dan tanah pertapaannya diserahkan kepada penggugat).

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 15-4-1976 No. 840 K/Sip/1972.

Dalam perkara: Nampat Meliala Iawan Ny. Rugun br. Purba.

dengan Susunan Majelis : 1. DH. Lumbanradja SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Indroharto SH.

210.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa menurut yurisprudensi "dnrechinatige overheidsdaad" Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 14-11-1974 No. 339 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Pemerintah D.K.I. Jakarta Raya lawan M. Lumbangaol.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbararadja S.H. 3. R. Djoko Soegianto S.H.

211.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Karena Peradilan Administrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari Pemerintah.

(i.c. gugatan ditujukan terhadap Wali-Kota sehubungan dengan perintah pengosongan rumah).

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 19-11-1973 No. 634 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : H. Candasasmita (Can Kay Djoe) lawan Wali Kotamadya Bandung, R. Denie Setiawan Kartadinata.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. lndroharto S.H.

212.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

1.      Berdasarkan Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Negana tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum.

2.      Meskipun sengketa mengenai hubungan sewa-menyewa merupakan we­wenang sepenuhnya dari pada Dinas Perumahan berdasarkan P.P. No. 49 tahun 1963, namun apabila dalam keputusan Dinas Perumahan tersebut terdapat sesuatu yang bersifat melanggar hukum, maka yang merasa dirugikan berhak mengajukannya pada Peradilan Umum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : Jong Seng lawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Panarukan qq Pemerintah Daerah Kabupatan Panarukan. 2. Pejabat Urusan Perumahan Kabupaten panarukan di Situbondo. 3. Hartono Basuki (Go Tjhing Hoo).

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH. 2. Busthanul Arifin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

213.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah dalam hal ini Pemerintah telah bertindak untuk kepentingan Negera dan apakah dalam hal ini Pemerintah tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan seorang penduduk.

Dalam hal ini Pemerintah baru dapat dikatakan melanggar hukum apabila dalam tindakannya itu tiada cukup anasir-anasir kepentingan Negara atau dengan lain perkataan apabila Pemerintah telah berbuat sewenang-wenang.

i.c. Mahkamah Agung menganggap bahwa dalam tindakan Pemerintah (dalam hal ini Residen di Bandung) yang bersangkutan yang berupa penguasaan sementara sebuah gedung terdapat cukup anasir-anasir kepentingan Negara.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 16-10-1952 No. 66 K/Sip/1952.

Dalam Perkara : Yap Po Tjan lawan Pemerintah Republik Indonesia.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Satochid Kartanegara. 2. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 3. Mr. R. Subekti.

214.    XXIX. 3.  Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Hal perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa, harus dinilai dengan Undang-­undang dan Peraturan-peraturan formil yang berlaku dan selain itu dengan ke­patutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.

Penilaian factor sosial - ekonomi dalam sewa-menyewa adalah wewenang Kepala Daerah sebagai Penguasa dan harus dianggap sebagai perbuatan kebijaksanaan Penguasa, yang Pengadilan tak berwenang untuk menilainya, kecuali kalau wewenang tersebut dilaksanakan dengan melanggar Undang-undang dan Peraturan­-peraturan formil yang berlaku atau melewati batas kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh Penguasa.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 20 -1-1971 No. 838 K/Sip/1970.

Dalam Perkara : 1. Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta Raya qq Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta qq Kepala Dinas Perumahan D.K.I. Jakarta; 2. Ali Husain Tajibally. Iawan W. Josopandojo.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Busthanul Arifin S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

215.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pembatalan surat izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung :  No. 232 K/Sip/1968.

Dalam Perkara : Said bin Mohamad Baloewel lawan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sardjono S.H.

216.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada dibawah pengawasannya, kecuali kalau dengan tindakan itu Pemerintah Daerah melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas-batas wewenangnya.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 4-3- 1970 No. 319 K/Sip/1968.

Dalam Perkara : Bok Kromoredjo lawan Djopawiro.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

217.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Soal kepada siapa Kota Pradja akan memberikan tanah milik Kota Pradja untuk dipakai, adalah masalah pemanfaatan; dan kebijaksanaan Kota Pradja, yang mengenai hal ini Hakim tidak wenang campur tangan.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 18-5-1960 No. 157 K/Sip/1960.

Dalam Perkara : Lebanus Tambunan lawan Anting Batubara dan Wali Kota Pematang Siantar.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. R. Subekti S.H. 3. R. Wirjono Kusumo S.H.

218.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Petitum D dan E dan gugatan:

(D.- menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan surat keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tgl. 10-3-1967 No. 7/D/278/67 dan menyatakan batal atau membatalkan Sertipikat H.G.B. No. 550 tgl. 17-5-1971 No. 943/S/1971 tertulis atas namanya Djoko Soedjono.

E-           memerintahkan kepada tergugat I untuk memberikan izin balik nama mengenai persil Jl. Iris No. 2 Surabaya kepada penggugat dan selanjutnya memerintahkan kepada kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah untuk mengeluarkan Sertipikat tersebut diatas kepada penggugat).

karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi bukan Pengadilan;

tidaklah beralasan maka harus juga ditolak;

Puutsan Mahkamah Agung tgl. 6-1 -1976 No. 1198 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta, 2. Djoko Soedjono lawan Mary Louise Romer.

dengan Susunan Majelis : 1. Indroharto SH. 2. DH. Lumbanradja SH. 3. Achmad Soelaiman SH.

219.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Seorang penyewa kios dalam pasar lama Pontianak yang berhubung dengan pernbangunan pasar oleh Kota Madya dipindahkan sementara ketempat penampungan dengan janji akan mendapat prioritas sewa kios bila pasar telah selesai dibangun, yang menggugat Wali Kota untuk mendapatkan ruangan Kios dalam pasar baru tersebut;

gugatannya dapat diterima. (i.c. oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap bahwa yang digugat adalah masalah beleid/ kebijaksanaan dari pada Pemerintah).

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 12-12- 1973 No. 709 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : S. Masjhor S.H. lawan Tiono Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pontianak.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

220.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Gugatan yang ditujukan kepada WaIi Kota atas dalil, bahwa putusan Wali Kota yang berisi perintah kepada penggugat untuk mengosongkan rumah dalam perkara adalah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan maksud PP. No. 49/1963,

adalah bukan perkara sewa menyewa termaksud dalam P.P. No. 49/1963 dan Pengadilan berwenang memeriksanya.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 21-11-1973 No. 662 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Jo Thian Kin lawan Pemerintah Republik Indonesia.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

221.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Tuntutan mengenai pelaksanaan hak perdata pribadi (subjectief privaatrecht) Pengadilan Negeri wenang mengadilinya, walaupun hak itu bersumber pada peraturan yang bersifat hukum publik.

(i.c. Penggugat-penggugat asli menuntut agar mereka sebagai akhli waris dari pada mendiang Oei Ek Khong, disyahkan sebagai penyewa untuk selama ini dan seterusnya atas petak toko No. 1. milik Kota Pradja Padang).

Pemakaian toko yang didasarkan pada izin Kota Pradja Padang berdasarkan "Padangsche Pasar-Verordening", tidak dapat secara diam-diam menjelma menjadi perjanjian sewa-menyewa keperdataan menurut B.W.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Dalam Perkara : Pemerintah Daerah Kota Padang (Kota Pradja Padang) lawan Jap Soei Nio dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. R. Soekardono S.H. 3. R. Wirjono Kusumo S.H.

222.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Dalam hal tanah/rumah erfpacht - verponding sebelum berlakunya Undang­undang Pokok Agraria dijual oleh pemiliknya dengan akte notaris, tetapi belum sampai dibalik atas nama pembeli, berarti penjual telah melepaskan haknya atas Tanah/rumah tersebut; maka dengan berlakunya U.U. Pokok Agraria statusnya menjadi tanah Negara, sehingga pemberian tanah tersebut sebagai hak pakai oleh Pemerintah kepada tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 4-7-1974 No. 635 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Pemerintah Republik Indonesia, diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, qq Direktur Jenderal Agraria, qq Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kepala Inspeksi Agraria D.K.I. Jakarta dan Kepala Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah D.K.I.) 2. Kedutaan Besar Amerika Serikat lawan Bebasa Daeng Lab S.H.

dengan Susunan Majelis  : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

223.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Karena soal penunjukan kios-kios adalah temmasuk wewenang penggugat untuk kasasi I/tergugat asal I (Dinas Perusahaan Pasar Kota Madya Medan). perbuatan penggugat untuk kasasi I tersebut (menyerahkan kios No. 354 terperkara kepada tergugat asal III tidak dapat dianggap merupakan perbuatan yang me­langgar hukum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 20-4-1976 No. 520 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Dinas Perusahaan Pasar Kotamadya Medan dkk lawan Sjamsuddin alias Tjok Thiem Song.

dengan Susunan Majelis : 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. Busthanul Arifin S.H. 3. R. Saldiman Wirjatmo S.H.

224.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Karena pembatalan S.I.P. oleh tergugat II (Kepala K.U.P.) dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh P.P. No. 49 tahun 1963, tidak­Iah terbukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 9-11-1976 No. 1477 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Eddy Hans lawan 1. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, 2. Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya, 3. Mohamad bin Oemar bin Moh. Badrahim Balmeid.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

225.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi yang mencabut kembali surat keputusan yang keliru tentang pengangkatan penggugat sebagai pegawai P.3. N.T.R. adalah sah dan tidak melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 27-1-1976 No. 643 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Haji Ali Baderun bin Abdullah lawan Pemerintah Republik Indonesia qq. Perwakilan Departemen Agama qq. Jawatan Utusan Agama Propinsi Kalimantan Selatan/Pimpinannya Sumbono alias Solichun.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

226.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Perbuatan Wali Kota Kodya Bandung yang menjatuhkan putusan dalam taraf banding yang didasarkan atas suatu protes yang tidak berdasar, adalah bertentangan dengan hukum maka adalah tidak sah.

(putusan tersebut berisi pembatalan S.I.M.; putusan dijatuhkan atas protes yang diajukan oleh orang yang bukan pemilik dari rumah yang bersangkutan).

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : M. Achsan lawan M. Balnadi Sutadipura dan 1. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung, dalam kedudukannya selaku Kepala Daerah Kotamadya Bandung di Bandung; dkk.

dengan Susunan Majelis  :1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 3. Indroharto S.H.

227.    X IX. 3.   Perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat hak mihik berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan pasti dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, adalah batal demi hukum.

Mahkamah Agung berwenang mempertimbangkan hal ini, karena untuk menilai syah tidaknya keputusan Direktur Jenderal Agraria tersebut harus dinilai Iebih dulu keputusan Pengadilan ini.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 20 - 10 - 1976 No. 1080 K/Sip/1973.

Dalam Perkara  Ny. Masropah lawan Amin Widjaya dan Negara Republik Indonesia, qq Pemerintah R.I. qq. Menteri Dalam Negeri, qq Direktur Jenderal Agraria.

dengan Susunan Majelis : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

228.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Karena penguasaan tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 No. S.K./9/KA/64 pada hakekatnya adalah pencabutan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan, bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosong­kan tanah dan bangunan dari para pemakai atau penghuninya serta ongkos-ongkos bangunan yang perlu disingkirkan; maka keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut harus dengan segera diikuti dengan keputusan Presiden mengenai di­kabulkan atau ditolaknya pemmintaan untuk melakukan pencabutan hak itu (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1961); sedangkan keputusan Presiden yang dimaksud mengenai hal ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini, yang mana adalah suatu keharusan/syarat mutlak;

sehingga surat perintah Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta Raya tanggal 29 Maret 1973 No. 229/Spb/T/T/1973 tentang pembongkaran bangunan peng­gugat di atas tanah itu adalah batal dan tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl; 5 - 11 - 1975 No. 1631 K/Sip/1974.

Dalam Perkara  : Soritoan Harahap lawan 1. Yayasan Perumahan Pulo Mas 2. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq, Gubernur Kepa!a Daerah Khusus Ibukota Jakarta, qq Walikota Jakarta Ti­mur.

dengan Susunan Majelis  :1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H. 3. Indroharto S.H.

229.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Karena ketentuan S.I.P. dilanggar (rumah sengketa sebagian digunakan untuk tempat tinggal, sedang S.I.P.nya adalah S.I.P. untuk perusahaan) berdasarkan pasal 8 (b) Peraturan D.K.I. Jakarta No. 7/1971, S.I.P. itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi demi hukum (van rechtswege); Sebagai akibat batalnya dan tidak berlakunya lagi S.I.P. itu demi hukum maka sama sekali tidak ada persoalan hal ganti rugi dan Gubernur DKI Jakarta tidak berhak/berwenang untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam perkara ini, yaitu untuk menetapkan ganti kerugian yang harus dibayar penggugat asal kepada tergugat asal II.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 6 - 11 - 1975 No. 1277 K/Sip/1974.

Dalam Perkara  : 1. Pemerintah Negara R.I. cq. Menteri Dalam Negeri R.I. cq cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 2. Oey A Khin lawan Johan Hasan.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H. 3. Indroharto S.H.

230.    XXIX. 3. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena berdasarkan pasal 80 U.U. No. 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, keputusan-keputusan Pemerintah Daerah jikalau bertentang­an dengan kepentingan Umum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan atau Peraturan Daerah yang Iebih tinggi tingkatannya, dipertangguhkan atau dibatalkan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas,

maka yang berwenang menyatakan batal Keputusan Wali Kota Cirebon temmaksud adalah Gubernur Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk mengadili perkara ini.

(Putusan Wali Kota termaksud berisi penetapan bangunan yang ditempati penggugat sebagai Toko Pangan Pemerintah Daerah dan penunjukan bangunan lain sebagai tempat tinggalnya; kepada penggugat diperintahkan untuk dalam waktu satu minggu mengosongkan bangunan tersebut dan kepada Kepala Dinas Urusan Perumahan Daerah Kotamadya ditugaskan untuk memberikan Surat Izin Perumahan kepada penggugat untuk bangunan lain termaksud).

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 17 - 9 - 1973 No. 899 K/Sip/1972.

Dalam Perkara  : 1. Akhliwaris : Ang Boen Tjan 2. Ang be Tek 3. Walikota Kepala Daerah Cirebon, lawan 1. Lai Miauw Hoa 2. Lai Tien Man.

dengan Susunan Majelis  : 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. Indroharto S.H; 3. Widojati Wiratmo Soekito S.H.

231.    XXIX. 3.5.           Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum penguasa.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena dari surat-surat keterangan dokter tidak terbukti ada causaal verband antara sakitnya adik penggugat dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas­petugas Urusan Perumahan D.K.I., tuntutan ganti kerugian atas sakitnya adik penggugat tersebut tidak ada dasarnya maka harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 19 - 11 - 1973 No. 553 K/Sip/1973.

Dalam Perkara  : Dr. Sahat Maruli Tua Manurung lawan 1. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2. Ny. Siti Sammah Abdul Salim.

dengan Susunan Majelis  : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

 

 

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Hukum" Lainnya