headerphoto Selamat Datang di Website Fakultas Hukum - UMS

Sikap Adil Dalam Penegakan Hukum

Rabu, 29 Februari 2012 10:42:31 - oleh : iksan

SIKAP ADIL DALAM PENEGAKAN HUKUM[1]

Oleh: Muchamad Iksan, SH, MH.

 

       Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan  hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.[2]

            Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[3] Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Kenyataanya di Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Dari pengertian-pengertian tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

    Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalahnya kita sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai stuktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.

Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.[4] Berarti di sini masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum itu dapat berjalan apa tidak disamping faktor-faktor lain.

    Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:[5]

1.   Faktor hukumnya sendiri

      Hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh :[6]

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

b.   Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menempatkan undang-undang.

c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2.  Faktor penegak hukum

      Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain :[7]

a.      Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;

b.      Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

c.  Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi;

d.      Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3.   Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

      Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

4.   Faktor masyarakat

      Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum ikut mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas (penegak sebagai pribadi). Pendapat tersebut menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada petugas.[8]

5.   Faktor kebudayaan

      Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusiadi dalam pergaulan hidup. Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah terdiri dari suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda dengan suku bangsa di daerah lain. Kemajemukan ini berpengaruh terhadap usaha penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tapi belum tentu bisa dilaksanakan di daerah lain.[9]    

 

Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.[10] Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :[11]

1.   Kepastian hukum

      Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

2.  Kemanfaatan

      Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3.   Keadilan

      Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

      Pada hakekatnya masyarakat tergolong sangat sederhana kebutuhan masyarakat, termasuk dalam masalah penyelenggaraan hukum. Kesederhanaan penyelenggara hukum mengakibatkan badan-badan atau organisasi untuk menegakkan hukum tidak begitu banyak dan rumit dalam tata kelompok yang mempunyai keterlibatan agak jauh terdiri atas :

a.   Pribadi

     Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa pribadi yang tergabung dalam organisasi atau lingkungan kemasyarakatan. Tindakan atau perbuatan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab terhadap masalah penegakan hukum untuk diwujudkan dari ide-ide menjadi kenyataan dalam masyarakat itu sendiri.

b.   Sosial

     Tingkah laku orang atau pribadi dalam masyarakat tidaklah bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh satu jaringan kaidah-kaidah yang terwujud dalam masyarakat atau lingkungan sosial dimana suatu aturan dilaksanakan di suatu negara termasuk di dalamnya adalah pejabat penegak hukum itu sendiri.

 

Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

            Hukum itu mengandung pemaksaan (coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi dan memaksa agar hukum dilaksanakan (seperti: polisi, jaksa, dan hakim).[12] Aparat penegak hukum diberi kewenangan yang diatur oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan.

 

Sikap Adil Dalam Penegakan Hukum

            Keadilan adalah nilai universal, satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama.  Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya, baik antara sesama anggota masyarakat, maupun terhadap pemerintah.

            Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman,  dan adil. Salah satu cirri keadilan yang penting adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil adalah berdiri ditengah-tengah antara dua perkara; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

            Allah memerintahkan manusia bertindak adil, termasuk dalam memutus perkara dan memberikan kesaksian. Sangat penting sikap adil ini dilakukan oleh setiap manusia, apalagi pemimpin dan orang-orang yang terlibat dan bertugas dibidang peradilan, baik itu hakim, jaksa, polisi, pengacara, maupun saksi. Begitu pentingnya berlaku adil, maka Allah SWT menegaskannya dalam banyak ayat Al-Qur'an. Beberapa ayat dimaksud antara lain:[13]

1.   Q.S. An-Nahl/16: 90

      "Allah memerintahkan berbuat Adil, mengerjakan amal kebajikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Ia melarang melakukan perbuatan keji, munkar, dan kekejaman. Ia mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu".

2.   Q.S. An-Nisa/4: 58

      "Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu mengadili di antara manusia bertindaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat".

3.   Q.S. An-Nisa/4: 135

      "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kamu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu, baik ia kaya, atau ia miskin. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, supaya kamu tidak menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan atau menyimpang dari keadilan, maka Allah Maha Tahu atas segala perbuatanmu".

4.   Q.S. Al-Maidah/5: 8

      "Hai orang-orang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan".

 

 


[1] Disampaikan dalam Dialog Interaktif "SOLUSI HUKUM" Radio Swara Slenk FM pada Sabtu, 2 Oktober 2010

[2] Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, hal. 24

[3] Ibid, hal. 4

[4] Satjipto Rahardjo, Op Cit, hal. 30

[5] Soerjono Soekanto, Op Cit, hal. 5

[6] Ibid, hal. 12

[7] Ibid, hal. 27

[8] Ibid, hal. 34

[9]Ibid, hal. 45

[10]Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru , hal. 15 

[11] Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Yoggyakarta: Liberty, 1999, hal. 145

[12] Mugiono Kurniawan, Skripsi: Penegakan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun 1975 Tentang Pemberantasan Tuna Susila, Surakarta: UMS, 2005, hal. 19

[13] Muhammad Chirzin, Keadilan dalam Penegakan Hukum¸Suara Muhammadiyah No. 15/Th. Ke-95. 1-15 Agustus 2010

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Akademika" Lainnya