headerphoto Selamat Datang di Website Fakultas Hukum - UMS

KUMPULAN YURISPRUDENSI : BIDANG TANAH

Kamis, 1 Maret 2012 15:18:30 - oleh : iksan

YURISPRUDENSI TENTANGT A N A H.

34.        X.1.2. Pendaftaran tanah.

Dalam hukum Adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contain, sedangkan pendaftaran menurut Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya bersifat administrasif.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 29 Agustus 1970 No. 123 K/Sip/1970.

Dalam Perkara : 1. Wayan Minah dan kawan-kawan lawan Men Suari alias Ketut Sitiari.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Subekti S.U. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Indroharto S.H.

35.        X. 1.2. Pendaftaran tanah.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat No. 171 tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 5- 9 -1973 No. 716 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Suchari (Lie Sin Hoey) dan kawan-kawan lawan Saonah binti Sairah Hasan bin H.A. Hamid dan kawan-kawan.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbantradja S.H. 3. Indroharto S.H.

36.        X. 1.3. Register tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absoluut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. (seperti halnya dalam perkara ini).

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 18 - 9 - 1075 No. 459 K/Sip/1975.

Dalam Perkara  : Janda Martha Waworuntu-Lempy lawan Willem Taroreh dan Jahya Taroreh.

dengan Susunan Majelis : 1. Indroharto S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. DH. Lumbanradja S.H.

37.        X.1.6. Larangan pengasingan tanah.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Perjanjian pertukaran tanah antara almarhum Lie Tjiauw Hie dan almarhum H.A. Hamid dinyatakan sah atas pertimbangan-pertimbangan:

bahwa pertukaran telah terjadi sejak tanggal 5 Maret 1953.

tanah pertukaran sejak tanggal tersebut telah sama-sama dinikmati/dimanfaatkan baik oleh pihak-pihak yang langsung melakukan pertukaran maupun oleh ahli waris mereka, sampai tahun 1969 waktu diadakan pembongkaran untuk penertiban toko-toko Kotamadya Jambi oleh Wali Kota.

dengan adanya hibah dan Lie Tjiauw Hie kepada tergugat tanggal 22 Agustus 1961 status yang berhak atas tanah eigendom No. 30 verponding No. 8 telah bertukar dari orang asing (almarhum Lie Tjiauw Hie) ke warganegara Indonesia (tergugat).

dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraris tahun 1960 tidak dibedakan Iagi dalam hukum antara tanah-tanah dengan hak Barat dan tanah dengan Hak Adat dan tidak ada lagi larangan pengasingan tanah berdasarkan S. 1975 No. 179.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 5 - 9 - 1973 No. 776 K/Sip/1973.

Dalam Perkara  : Suchari (Lie Sin Hoey) dan kawan-kawan lawan Saonah binti H.A. Hamid dan kawan-kawan.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. Indroharto S.H.

38.        X.1.6. Larangan pengasingan tanah.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa tanah-tanah sengketa pada aal 1941 oleh pemilik asalnya bangsa Indonesia telah dijual kepada seorang bangsa Belanda, Michiel de Mos;

bahwa menurut ordonansi tgl. 4 Agustus 1875 pemindahan hak milik atas tanah bangsa Indonesia kepada orang bukan bangsa Indonesia adalah batal demi hukum; maka jual beli tanah-tanah sengketa termaksud di atas adalah juga batal demi hukum;

bahwa sebagai akibat dan kebatalan tersebut hak milik yang semula melekat pada tanah-tanah itu haruslah dianggap telah dilebur oleh pemilik asalnya dan tanah menjadi tanah Negara bebas.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 27- 1 - 1976 No. 731 K/Sip/1973.

Dalam Perkara  : Mas Darmono Soenodiwirjo lawan 1. Abidin Z. Iskandar; 2. Aban; 3. Adjun dan kawan-kawan.

dengan Susunan Majelis  : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Bustanul Arifin SH; R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

39.        X.1.7. Pelepasan hak atas tanah.

Berdasarkan S. 1875. No. 179. Hakim karena jabatan harus menyatakan batal jual beli tanah milik orang Indonesia asli kepada orang Timur Asing.

Dan perjanjian jual beli mengenai milik orang Indonesia asli yang tanah telah diadakan antara orang Indonesia asli yang bersangkutan dengan orang Timur Asing, tidak boleh disimpulkan bahwa dengan demikian orang Indonesia tersebut telah melepaskan haknya atas tanahnya itu kepada Negara, karena adanya kehendak melepaskan hak ini haruslah dibuktikan dengan nyata.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 27 - 8 - 1958 No. 217 K/Sip/1958.

Dalam Perkara : Mat jahja bin Hasan Iawan Abdurrasjid bin Agar Ali;

dengan Susunan Majelis  : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. Mr. Wirjono Kusumo.

40.        X.1.7. Penggunaan tanah dengan itikad baik.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Tergugat II yang dengan itikad baik, akibat percaya pada Penguasa yang dipandangnya berwenang, melakukan pembangunan di atas tanah sengketa patut mendapat perlindungan.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 21 - 8 - 1974 No. 565 K/Sip/1973.

Dalam Perkara  : Oen Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta Raya, q.q. Jawatan Pekerjaan Umum.

dengan Susunan Majelis  : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. Bustanul Arifin S.H.

41.        X.2.       Hak-hak atas tanah.

Terhadap rumah yang berdiri di atas tanah yang tunduk pada hukum Barat, berlaku pula hukum Barat.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 17-5 - 1961 No.38 K/Sip/1961.

Dalam Perkara : Saanah lawan Maimunah.

dengan Susunan Majelis  : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. R. Soekardono; 3. M. R. Soebekti.

42.        X. 2.      Hak-hak atas tanah.

Pengadilan Tinggi telah beraku terlalu formil dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya kerena penggugat minta supaya tanah terperkara disyahkan menjadi "miliknya" sedang penggugat mendasarkan gugatannya pada hak guna usaha:

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 17-6-1976 No. 1360 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : P.T. Socfindo Kebun Lae Butar lawan Kadik.

dengan Susunan Majelis : Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.

43.        X. 2.      Hak-hak atas tanah.

Karena pencabutan atau penguasaan hak atas tanah sengketa dilakukan ber­dasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 dengan surat keputusan Penguasa Perang Daerah, sedang penguasaan ini sampai pada saat berakhirnya keadaan bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 belum terlaksana penyelesaiannya.

Pemerintah Daerah, seandainya akan meneruskan tindakan Penguasa Perang Daerah tersebut, haruslah mengeluarkan keputusan mengenai penguasaan tanah itu.

Karena hal itu tidak dilakukannya, maka enam bulan setelah berakhirnya keadaan bahaya, tanah tersebut kembali pada statusnya semula, i.c. pada status hak milik penggugat.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 26-10-1976 No. 1422 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Susanti Natawijaya lawan Kotamadya Palembang diwakili oleh Walikota Kotamadya Palembang.

dengan Susunan Majelis : 1. Indroharto SH. 2. Achmad Soelaiman SH. 3. R. Djoko Soegianto SH.

44.        X. 2.      Hak-hak atas tanah.

Karena penguasaan tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 No. S.K./9/KA/64 pada hakekatnya adalah pencabutan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan, bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari para pemakai atau penghuninya serta ongkos-ongkos bangunan-bangunan yang perlu disingkirkan; maka keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut harus dengan segera diikuti dengan keputusan Presiden meng­enai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu (pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 20 tahun 1961); sedangkan keputusan Presiden yang dimaksud mengenai hal ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini yang mana adalah suatu keharusan/syarat mutlak;

sehingga surat perintah Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta Raya tanggal 29 Mart 1973 No. 229/Spb/T/T/1973 tentang pembongkaran bangunan penggugat di atas tanah itu adalah batal dan tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 5-11-1975 No. 1631 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Soritaon Harahap lawan 1. Yayasan Perumahan Pulo Mas. 2. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri q.q. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, q.q. Walikota Jakarta Timur.

dengan Susunan Majelis : 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H. 3. lndroharto SH

45.        X. 2.1.4. Peralihan hak milik atas tanah.

JuaI beli rumah gedung dan pekarangan yang dilakukan oleh seorang Indonesia asli sebagai penjual dan seorang isteri dari seorang Arab sebagai pembeli me­rupakan pelanggaran terhadap peraturan termaksud dalam S. 1875 No. 179, maka adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 11-3-1959 No. 334 K/Sip/1958.

Dalam Perkara : Adidarmo juga disebut Hadidarmo lawan Para ahli waris dari almarhum Nyonya Encik Aminah bin Haji Abdoelhalim, ialah: 1. suaminya Sajit Husein bin Oemar Alhaji, 2. Encik Sulecha (Salecha) binti H. Abdoelhalim (Abdoel Halim) dan Tan Kian.

46.        X. 2.1.4. Peralihan hak milk atas tanah.

Berdasarkan S. 1875 No. 179 Hakim karena jabatan harus menyatakan batal perjanjian mengenai tanah tersengketa antara kedua pihak yang berperkara, maka kedua pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula: penggugat-penggugat untuk kasasi harus menerima kembali tanah sengketa dan tergugat dalam kasasi menerima Rp. 5000,-

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 24-9-1958 No. 188 K/Sip/1957.

Dalam Perkara : Mat Joeti bin Hasan dan kawan-kawan lawan Abdurasjid bin Asgar Ali.

47.        X. 2.1.4. Peralihan hak miik atas tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Pengoperan hak atas tanah menurut pasal 26 U.U.P.A. jo. P.P. No. 10/1961 harus dibual dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan tidak dapat dilaksanakan secara dibawah tangan seperti halnya sekarang ini;

Cara yang harus ditempuh oleh penggugat kalau para tergugat tidak mau memenuhi perjanjian tersebut dengan sukarela adalah mohon agar kedua akta dibawah tangan itu oleh Pengadilan dinyatakan sah dan berharga, serta mohon agar tergugat dihukum untuk bersama-sama dengan penggugat menghadap kepada seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk membuat akta tanah mengenai kedua bidang persil tersebut.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 2-7-1974 No. 480 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Souw Pay Liem lawan Ny. Giam Tin Hoa dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H:2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

48.        X.2. 1.11.          Izin pemindahan hak mengenai tanah dan tumah.

Dan kenyataan bahwa pemilik semula dan rumah tersengketa adalah orang Belanda dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas rumah itu adalah hak eigendom; karena menurut Undang-Undang No. 24 th. 1954 setiap serah-pakai mengenai tanah dan barang tetap Iainnya harus dengan izin Menteri Kehakiman, sedang i.c. izin termaksud tidak ada, maka gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 10-10-1959 No. 389 K/Sip/1959.

Dalam Perkara : R. Padmosardjono lawan R. Moekri.

49.        X.2. 1.12.          Badan Hukum dan hak milik atau tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Permohonan penggugat-pembanding supaya tanah-tanah sengketa dinyatakan sebagai milik Pesamuan Gereja Kristen Jawi Wetan dapat dikabulkan karena dalam pasal 49 (1) Undang-undang No. 5/1960 disebutkan "Hak milik tanah badan-­badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi....................dst".

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 18 - 12 - 1975 No. 1008 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : lshak lawan Ds. Soeharto.

dengan Susunan Majelis : 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2 Indroharto SH. 3.           R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

50.        X.2.2.12. Balik nama Hak Guna Bangunan.

S.1834  jo 1838 - 46. tentang balik nama tidak berlaku bagi bangunan­bangunan yang berdiri diatas tanah milik orang lain.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 9-11-1955 No. 212 K/Sip/1953.

Dalam Perkara : Lie Djiem Iawan Soew Siauw Boen, Ny. Lim Hong Ngah.

51.        X.2.4.6. Terjadinya hak pakai karena pemberian Pemerintah.

Dalam hal tanah/rumah erfpacht - verponding sebelum berlakunya Undang­undang Pokok Agraria dijual oleh pemiiknya dengan akte notaris, tetapi belum sampai dibalik atas nama pembeli, berarti penjual telah melepaskan haknya atas tanah/rumah tersebut; maka dengan berlakunya U.U. Pokok Agraria statusnya men­jadi tanah Negara, sehingga pemberian tanah tersebut sebagai hak pakai oleh Pemerintah kepada tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgh. 4-7-1974 No. 635 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Pemerintah Republik Indonesia, diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (Kepala lnspeksi Agraria D.K.I. Jakarta dan Kepala Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah D K.I. 2. Kedutaan Besar Amerika Serikat, Iawan Bebasa Daeng Lalo SH.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. D.H. Lumbanradja SH.

52.        X.2.4.8. Beralihnya hak pakai

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Berdasarkan pasal 43 U.U.P.A. hak pakai atas tanah Negara dapat dialihkan (i.c. dihibahkan) dengan izin pejabat yang berwenang.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 10-12-1975 No. 914 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : Loa Siong Lee lawan Loa Ek Tjae.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

53.        X. 2.6. Usaha bagi basil.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena sawah tersebut telah digarap oteh tergugat-pembanding, maka adalah Iayak tergugat-pembanding dianggap berbagi hasil dan berhak menerima separol dari basil itu.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 27-5-1975 No. 741 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Alimis'ad. 2. Nyi Paninah dkk lawan Muhamad Mangsud dkk dan Sammunangin.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

54.        X. 2.14. "Inlandsch bezitsrecht" di daerah Gorontalo tahun 1930.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Tindakan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara mencabut surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri di Tilamuta tanggal 30 Juni 1930 No. 11 yang memberikan kepada penggugat hak milik Indonesia (lnlandsch bezisrecht) atas sebidang tanah perkebunan (tanah sengketa) adalah sah, karena tanah tersebut telah lama ditinggalkan dan tidak diolah oleh pemiliknya, sehingga ‘bebouwingsclausule" yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Talimuta tersebut tidak dipenuhi.

Dengan demikian tindakan Pemerintah Sulwesi Utara selanjutnya membagi­bagi tanah tersebut, yang telah kembali menjadi tanah Pemerintah, kepada tergugat-tergugat adalah sah sehingga oleh karena itu para tergugat menduduki tanah tersebut secara sah.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 8-8- 1973 No. 336 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Thomas Lamadlauw lawan Umar Daulima dkk.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R, Subekti S.H. 2. Indroharto S.H.  3. Busthanul Arifin S.H.

55.        X. 3.10. Konversi hak gogolan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena penggugat sudah mendapat hak gogol sejak tgt. 11 Pebruari 1952, berdasarkan Undang-Undang No. 5/1960 pasal VII ayat 1, karena konversi penggugat mendapat hak milik atas tanah sengketa.

Maka kebijaksanaan Kepala Desa Lebaksari membagi-bagi tanah tersebut menjadi 3 bagian pada bulan Januari 1966 menjadi tidak sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 6-6-1973 No. 74 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Satijem at. Bok Supanah lawan Maruwah al. Bok Muhajah. dan Ngaisah at. Bok Sihab.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Sardjono SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Indroharto S.H.

56.        X. 3.10. Konversi hak menggarap ("sanggan")

bahwa perobahan stat tanah sanggan tersebut dari alm. Setrodirdjo kepada tergugat asal/penggugat untuk kasasi adalah sah menurut hukum Adat setempat;

bahwa hak sanggan/hak menggarap dengan U.U.P.A. telah dikonversi menjadi hak milik atas nama pemegang terakhir, i.c. tergugat asal/penggugat untuk kasasi jadi tanah-tanah tersebut bukan warisan alm. Setrodirdjo lagi tetapi telah sah milik tergugat asal/penggugat untuk kasasi.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 14-9-1974 No. 55 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Josomihardjo alias Trimo lawan 1. Gitosuwarno alias Parno, 2. Bok Trisnoredjo alias Minten.

dengan Susunan Majelis . 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. R Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Hukum" Lainnya