Surakarta — Program Administrasi Publik FHIP UMS menyelenggarakan Lokakarya Kurikulum di Ruang S2 Lantai 2, Gedung Edutorium KH. Ahmad Dahlan UMS. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kurikulum Administrasi Publik berbasis OBE, Kurikulum Berdampak, dan Nilai Keislaman” (21/4/2026).
Loka karya yang berlangsung pukul 08.30 hingga 16.00 WIb ini menjadi bagian dari upaya strategis prodi dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan regulasi nasional. Perubahan paradigma administrasi publik yang semakin berbasis digital dan data menjadi salah satu alasan utama perlunya pembaharuan kurikulum yang komprehensif.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi, di antaranya Dr. Dian Purworini, S.Sos., M.M. selaku asesor LAMSPAK, Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si. dari Indonesia Association for Public Administration (IAPA), Retna Hanani, S.Sos., MPP. selaku Kaprodi Administrasi Publik Universitas Diponegoro, serta Dr. Laili Etika Rahmawati, S.Pd., M.Pd. dari Lembaga Pengembangan (LPPIP) UMS.
Dalam sesi pemaparan, para narasumber membahas berbagai aspek penting, mulai dari standar akreditasi LAMSPAK, perspektif asosiasi profesi, praktik benchmarking kurikulum, hingga inovasi pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE). Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, KPU Kota SUrakarta, KPID Jawa Tengah, RRI Surakarta, PATTIRO, dosen, serta mahasiswa.
Melalui FGD, peserta melakukan dialog terbuka mengenai relevansi kurikulum dalam memenuhi kebutuhan birokrasi, dunia kerja, dan masyarakat sipil. Pada kesempatan ini juga menjadi ruang untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan praktik administrasi publik kontemporer.
Ketua program Studi Administrasi Publik UMS, Labib Muttaqin, S.H., M.H., menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam penguatan kurikulum.
“Lokakarya ini menjadi momentum penting bagi Prodi Administrasi Publik UMS untuk memastikan kurikulum tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan birokrasi dan masyarakat. Dengan dukungan pengguna lulusan dan stakeholder, kami ingin melahirkan lulusan yang berintegritas, adaptif, dan siap menjadi agen perubahan dalam tata kelola publik modern.” ujarnya.
Output dari kegiatan ini adalah dokumen rekomendasi yang akan menjadi dasar pengembangan kurikulum. Selain itu, beragam masukan konkret dari stakeholder turut memperkuat arah penyempurnaan kurikulum yang berbasis data, OBE, Kurikulum Berdampak, serta nilai-nilai keislaman.
Melalui penguatan kurikulum ini, UMS terus mendorong lahirnya lulusan administrasi publik yang berintegritas, berlandaskan nilai-nilai Keislaman, serta mampu bersaing dan berkontribusi dalam tata kelola publik di tingkat global.
