SELAMAT DATANG DI
FAKULTAS HUKUM
SELAYANG PANDANG
Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud pula secara resmi berdirilah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSIH-FH UMS).
Pada tahun 1998 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSIH-FH UMS) Terakreditasi dengan nilai B, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 000932/AK/I.1/UMSIHK/ VIII/1998.
Pada tahun 2003 Terakreditasi kembali dengan nilai A, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. pada tahun 2003, berdasarkan Surat Keputusan BAN_PT Nomor 06049/Ak-VII-S1-036/UMSIHK/2003.
Tahun 2009 Program Studi Ilmu Hukum Terakreditasi kembali dengan nilai A, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan BAN_PT Nomor 037/BAN-PT/AK.XI/S.1/I/2009.
Terakhir, pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan BAN_PT Nomor 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. kembali bisa mempertahankan Akreditasi A. Pada tahun 2017 ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga memperoleh status Akreditasi A untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi R.I.
Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud pula secara resmi berdirilah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSIH-FH UMS).
Pada tahun 1998 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSIH-FH UMS) Terakreditasi dengan nilai B, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 000932/AK/I.1/UMSIHK/ VIII/1998.
Pada tahun 2003 Terakreditasi kembali dengan nilai A, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. pada tahun 2003, berdasarkan Surat Keputusan BAN_PT Nomor 06049/Ak-VII-S1-036/UMSIHK/2003.
Tahun 2009 Program Studi Ilmu Hukum Terakreditasi kembali dengan nilai A, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan BAN_PT Nomor 037/BAN-PT/AK.XI/S.1/I/2009.
Terakhir, pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan BAN_PT Nomor 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. kembali bisa mempertahankan Akreditasi A. Pada tahun 2017 ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga memperoleh status Akreditasi A untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi R.I.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
PROF. DR. KELIK WARDIONO,S.H.,M.HUM.
VISI
“Pada Tahun 2029 menjadi pusat unggulan dalam pengembangan hukum berbasis nilai-nilai ke-islaman yang memberi arah pada perubahan”
MISI
- Mengembangkan hukum berbasis nilai-nilai ke-Islaman yang memberi arah pada perubahan.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum berbasis nilai-nilai ke-Islaman yang memberi arah pada perubahan.
Praktik Profesional
Selain menerima materi-materi tentang ilmu hukum, di sini kamu juga akan melakukan praktik profesional di bidang hukum.
Tenaga Pendidik Profesional
Sarjana Ilmu Hukum memiliki 5 Guru Besar sebagai tenaga pendidik profesional yang siap menghasilkan lulusan Sarjana Ilmu Hukum yang unggul.
POS TERBARU
Pedoman Pelaksanaan Skripsi Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023
Persiapan Perkuliahan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Gasal 2022/2023
UMS Kukuhkan 2 Guru Besar Baru Bidang Sosiologi Islam dan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) resmi menambah dua Guru Besar baru. Kedua Guru besar masing-masing untuk bidang sosiologi Islam dan bidang
Workshop Pelaksanaan MBKM
Workshop ini diselenggarakan dalam rangka menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan kebijakan MBKM di prodi sarjana ilmu hukum. Workshop diselenggarakan
Yurisprudensi Sebagai Salah Satu Acuan Dalam Membuat Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu
Yurisprudensi Sebagai Salah Satu Acuan Dalam Membuat Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu Sumber hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat
UMS Tambah Guru Besar ke-42, Bidang Hukum
Surakarta – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Menerima Surat Keputusan (SK) Profesor / Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum untuk Prof.